Navtej Singh Johar v. Union of India

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala. Tag ini diberikan pada Oktober 2022.

Navtej Singh Johar v. Union of India

Pengadilan	Mahkamah Agung India
Judul lengkap kasus	Navtej Singh Johar & Ors. versus Union of India (through Secretary Ministry of Law and Justice)
Diputuskan tanggal	6 September 2018
Nomor kasus	W. P. (Crl.) No. 76 of 2016 D. No. 14961/2016
Peraturan yang dikutip	Daftar Undang-Undang Dasar India KUHP India 1861 Undang-Undang Perceraian 1869 UU Tindak Kejahatan Kesukuan 1871 UU Pajak Punjab 1914 UU Pernikahan dan Perceraian Parsi 1936 UU Jaminan Negara Bagian Tenaga Kerja 1948 UU Pernikahan Istimewa 1954 UU Pernikahan Hindu 1955 UU Teknologi Informasi 2000 UU Perlindungan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga 2005 UU Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual 2012 UU Hukum Kriminal (Amendemen) 2013 UU Jaminan Kesehatan Jiwa 2017 UU HIV/AIDS 2017 Peraturan luar negeri UU Kekerasan Sekual (Britania Raya) UU Kekerasan Sekual 1986 (Trinidad dan Tobago) UU Hak Asasi Mansuia (Perilaku Seksual) 1994 (Australia) UU Buggery 1533 (Inggris) Undang-Undang Kekerasan terhadap Orang 1828 (Britania Raya) UU Amendemen Hukum Kriminal (Britania Raya) Undang-Undang Kekerasan Seksual 1967 (Britania Raya) Undang-Undang Kekerasan terhadap Orang 1861 (Britania Raya) Perjanjian legal antara Fleta dan Britton
Majelis Hakim
Hakim	Dipak Misra, CJI; Rohinton Fali Nariman, J.; A.M. Khanwilkar, J; D. Y. Chandrachud, J; dan Indu Malhotra, J
Pendapat
Diputuskan oleh	Dipak Misra, R. F. Nariman, D. Y. Chandrachud, dan Indu Malhotra
Mayoritas	Dipak Misra, diikuti oleh A. M. Khanwilkar
Menyetujui	Rohinton Fali Nariman
Menyetujui	D. Y. Chandrachud
Menyetujui	Indu Malhotra

Navtej Singh Johar & Ors. versus Union of India thr. Secretary Ministry of Law and Justice (Navtej Singh Johar, dkk. v. Persatuan India [melalui Kementerian Hukum dan Keadilan]) adalah sebuah kasus penting di Mahkamah Agung India pada tahun 2018 yang melegalkan seluruh aktivitas seks konsensual, atau suka sama suka, antara orang dewasa secara tertutup, termasuk seks homoseksual.^[1]

Pemohon mengajukan pengujian terhadap pasal 377 Undang-Undang Hukum Pidana India, pasal dari zaman penjajahan India, yang salah satu isinya melarang perilaku homoseksual serta menyebutnya sebagai "tindakan yang tidak natural". Pada tanggal 6 September 2018, seluruh hakim mahkamah menyatakan bahwa hukum tersebut inkonstitusional dengan melarang aktivitas seksual suka sama suka antara orang dewasa.^[2] Sebagian isi lainnya dari pasal 377 mengenai aktivitas seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan paksa seperti pemerkosaan dan persetubuhan dengan hewan tetap berlaku.^[3]

1. ^ Navtej Singh Johar & Ors. v. Union of India thr. Secretary Ministry of Law and Justice, , W. P. (Crl.) No. 76 of 2016 . “21. CONCLUSION i. In view of the aforesaid findings, it is declared that insofar as Section 377 criminalises consensual sexual acts of adults (i.e. persons above the age of 18 years who are competent to consent) in private, is violative of Articles 14, 15, 19, and 21 of the Constitution. It is, however, clarified that such consent must be free consent, which is completely voluntary in nature, and devoid of any duress or coercion.”
2. ^ Safi, M. (2018-09-06). "Campaigners celebrate as India decriminalises homosexuality". The Guardian. Diakses tanggal 2018-09-07. 
3. ^ Pundir, Pallavi. ""I Am What I Am. Take Me as I Am"". Vice News. Diakses tanggal 2018-09-06.